Biro Kesejahteraan Rakyat

Profil Kesra

Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Sebagai Provinsi baru yang ke 34 di Indonesia secara resmi mulai aktif sejak tanggal 22 April 2012 seiring dengan dilantiknya Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. H. Irianto Lambrie oleh Mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan bidang bansos, hibah dan keagamaan yang perlu diselesaikan di tahun-tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya menyangkut kelengkapan proposal, medan yang sulit pada saat monev, dan peningkatan layanan masyarakat yang menyangkut keagamaan serta terbatasnya personel dalam pelaksana monitoring yang diharapkan dapat segera  terselesaikan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program. Untuk memajukan program Kesejahteraan rakyat maka dibentuk pula  PD Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara. Tentang Biro Kesra, dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Keagamaan, bidang Kesejahteraan dan bidang Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara  menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas – tugas sekretariat daerah dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang keagamaan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
  2. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang bina umat beragama, bina kelembagaan keagamaan dan bina mental spiritual;
  3. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dibidang rehabilitasi dan perlindungan sosial, pemberdayaan dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan dan bencana;
  4. Pelaksanaan  koordinasi, pembinaan, pengendalian dibidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan tenaga kerja;
  5. Pelaksanaan  bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan pemberian  hibah dan bansos;
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan keagamaan dan kebijakan sosial, organisasi masyarakat, kerjasama di bidang pendidikan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, dan adat budaya;
  7. Menyelenggarakan  Fungsi  Lain yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Utara melalui Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Tugas dan Fungsinya
  8. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi, Lembaga swadaya masyarakat, dan Ormas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
  9. Menyelenggarakan Fungsi Lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.